Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Sultra memprioritaskan anggaran belanja 2024 pada lima bidang kesejahteraan rakyat. Hal ini diungkapkan Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto.
- Momen Hari Guru dan Kesehatan Nasional, Pj Gubernur Sulawesi Tenggara Apresiasi Tenaga Pendidik dan Medis Berprestasi
- Diluar Prediksi, Pj Gubernur Sultra dan Pemda Konawe Selatan Panen Padi di Tengah Elnino Tetiba Diguyur Hujan
- Arahan Presiden, Pj Gubernur Sultra Rangkul Kepala Sekolah dan Pelajar Se-Sultra Ciptakan Pemilu Damai
Baca Juga
Katanya, mengungkapkan lima bidang kesejahteraan meliputi terpenuhinya hak rakyat atas sandang, pangan dan papan ; pendidikan dan kebudayaan serta kesehatan; pekerjaan yang layak dan jaminan sosial ; kehidupan sosial, perlindungan hukum dan HAM; serta infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik.
"Ini amanat konstitusi UUD 1945 yang harus diwujudkan pemerintah untuk rakyat," kaya Andap Budhi Revianto, Senin (13/11/2023).
Kata Andap, kelima program itu merupakan satu kesatuan dengan upaya pemerintah menurunkan angka stunting, penuntasan kemiskinan, penanganan inflasi, mitigasi bencana, penerapan standar pelayanan minimal, serta diarahkan juga untuk menyukseskan pemilu serentak tahun 2024. Hal ini disampaikan Pj Gubernur yang menjabat di Sultra pada 8 September 2023 itu di rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara.
Andap melanjutkan, pembangunan Sultra tahun 2024 membutuhkan data akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan. Sehingga pembangunan 2024, akan diawali pendataan desa/kelurahan terkait kebutuhan dan kondisi riil masyarakat. Selain itu, disertai potensi-potensi setiap kabupateb/kota di Sultra.
“Program prioritas merupakan upaya pembangunan manusia yang unggul dan kompetitif. Hal tersebut hanya dapat terwujud apabila tata kelola pemerintahan berbasis pada data presisi. Pemprov akan menjadi jembatan antara pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan perguruan tinggi,” tuturnya.
Rancangan program pembangunan 2024, lanjut Andap, telah sejalan dengan arahan dan program dari Presiden Jokowi dan Menteri Dalam Negeri untuk mengandalkan data presisi dalam pengambilan kebijakan dan mengoptimalkan peran sentral desa/kelurahan sebagai sistem pemerintahan terkecil di Indonesia.
Andap menjelaskan tahun 2024 merupakan awal pembangunan jangka waktu 2024-2026. Ia mengingatkan para kepala OPD untuk selalu berpedoman pada landasan hukum dan program prioritas nasional Presiden Indonesia.
Ia berharap pembahasan APBD Sultra tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik, benar, adil, serta komitmen untuk kesejahteraan masyarakat Sultra.
“Harapan kita bersama agar berbagai program pembangunan yang dituangkan dalam postur APBD tahun anggaran 2024 dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, moral, etika, dan hukum,” ujarnya.
- Pj Gubernur Beberkan Program dan Kebijakan Pemprov Sultra 2024
- Pj Gubernur Sultra Ajak Masyarakat Lindungi Kekayaan Tenun Lokal, Ini Caranya!
- Momen Hari Guru dan Kesehatan Nasional, Pj Gubernur Sulawesi Tenggara Apresiasi Tenaga Pendidik dan Medis Berprestasi
