Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto, bersama para 197 kepala daerah se-Indonesia menerima arahan Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Senin (30/10/2023).
- Cara Dapatkan Tiket Gratis Rp0 dan Promo Hemat AirAsia Lengkap Rute dan Destinasinya, Buruan!
- Berlayar Dengan Kapal Phinisi ke 10 Destinasi Wisata di Labuan Bajo
- BBM Non Subsidi Naik, Disperindag Jabar: Dampaknya Belum Kelihatan Signifikan
Baca Juga
Penjabat Kepala Daerah yang hadir, masing-masing 23 Pj Gubernur, 37 Pj walikota dan 133 pj bupati.
Jokowi meminta para Kepala Daerah memperhatikan berbagai isu krusial meliputi inflasi, stimulus ekonomi, dampak El-Nino, iklim investasi, bantuan sosial, program prioritas pemerintah, hingga perihal kesiapan Pemilu 2024.
Presiden Jokowi berharap para Kepala Daerah bisa mengendalikan inflasi, mewaspadai dampak El Nino, menciptakan iklim investasi yang kondusif, membeli produk dalam negeri.
Presiden mengingatkan kembali agar mendukung program prioritas pemerintah seperti penurunan angka kemiskinan ekstrem, penurunan angka prevalensi stunting, hilirisasi industri, dan penyelesaian Proyek Strategis Nasional, serta pada Pemilu agar mendukung tugas penyelenggaraannya dengan menyegerakan anggaran dan jangan sampai memihak.
Terkait Pemilu, Jokowi ingin Kepala Daerah memberikan dukungan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Badan Pengawas Pemilu tanpa melakukan intervensi terhadap jalannya pesta demokrasi tahun 2024 serta menjaga netralitas ASN
“Pastikan ASN netral, menjaga kerukunan dan segera selesaikan apabila ada percikan permasalahan,” tegas Jokowi.
Setelah mendapat pengarahan Presiden, para Penjabat Kepala Daerah kemudian melanjutkan rapat koordinasi (Rakor) di Kemendagri. Rakor ditujukan dalam rangka Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan, dan Pelayanan Publik, serta Mengoptimalkan Implementasi Program Strategis Nasional.
Hadir sebagai narasumber dalam rakor tersebut adalah Mendagri, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menkeu, Ka Bapanas, Mendikbud, Mentan, Menpan-RB, dan Menkes
Mendagri saat membuka Rakor mengingatkan kepada Kepala Daerah untuk penyelarasan rencana pembangunan nasional dan daerah. Mendagri juga mengingatkan bahwa Kepala Daerah agar bekerja by law dan memiliki tanggung jawab moril dengan menjaga nama baik dan bekerja secara baik pula.
“Dengan demikian, diharapkan seluruh jajaran dalam kepemimpinan memiliki konsep, folower dan juga power (kekuatan),” ujar Tito.
Terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, Mendagri berkeinginan terwujudnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan daerah.
“Kepala Daerah dan ASN harus netral. Bantu pelaksanaan Pilkada supaya berjalan lancar dengan menyediakan sarpras, dan dana hibah untuk pelaksanaan Pilkada,” ucap Tito.
Sebelumnya, Tito sempat berkunjung ke Sulawesi Tenggara pekan lalu. Dia menyatakan, inflasi di wilayah Sultra mesti dapat perhatian serius. Dia menegaskan, pj Gubernur mesti serius menggalang koordinasi dengan stakeholder terkait untuk menyelesaikan permai inflasi dari akarnya.
"Terkait kinerja pj Gubernur, saya tidak menyalahkan kinerja karena memang masih baru. Namun, September itu Sultra tertinggi kedua di Indonesia, setelah Bangka Belitung" ujar Tito.
Tito menjelaskan, langkah yang harus dilakukan Pemprov adalah betul-betul melakukan cek lapangan dan membentuk tim khusus di pasar. Kemudian, Pemprov harus mengetahui daerah mana dengan tingkat kenaikan harga paling tinggi hingga paling rendah.
"Jadi data kenaikan harga ini tidak hanya dilaporkan year to year namun juga month to month. Kemudian, Pemprov harus minimal sebulan sekali membuat rapat soal inflasi," ujar Tito.
Menindaklanjuti hal ini, Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto sudah melakukan koordinasi terhadap stakeholder terkait. Hal ini dibenarkan oleh Kadis Perindag Provinsi Sulawesi Tenggara Siti Saleha.
"Kami sudah melakukan pengecekan ke pasar. Memang ada sejumlah daerah dengan tingkat inflasi tinggi seperti Muna, Kolaka, Kolaka Timur, Baubau, Kota Kendari, saat ini tim sudah melakukan Operasi pasar," Kata Siti Saleha.
Menurut dia, pihak Disperindag sedang menyisir operasi pasar di wilayah Kota Kendari. Setelah itu, menyusul daerah lainnya.
"Kita rampungkan Kota Kendari, lalu daerah lain menyusul," ujar Siti Saleha.
Terkait netralitas ASN jelang pemilihan umum 2024, Penjabat (Pj) Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto sudah mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) se-Provinsi Sultra sejak jauh hari, agar menjaga netralitas selama penyelenggaraan Pemilu 2024.
Mantan Kapolda Sulawesi Tenggara ini menjelaskan, pemprov telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 200.2.1/6589 Tahun 2023 tentang Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 pada Pemprov dan Kabupaten/Kota di Sultra.
Edaran ini, menindaklanjuti evaluasi Bawaslu terkait posisi Sultra berada pada posisi pertama jumlah pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada serentak tahun 2020. Sebelumnya, pada tahun 2018 Sultra berada pada posisi kedua pelanggaran netralitas dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
“Hati-hati mempergunakan jari kita di media sosial. Sebab, hanya karena satu klik untuk menyukai atau menyebarkan informasi, kita bisa dinilai melanggar netralitas,” tegasnya.
- Pj Gubernur Beberkan Program dan Kebijakan Pemprov Sultra 2024
- Pj Gubernur Sultra Ajak Masyarakat Lindungi Kekayaan Tenun Lokal, Ini Caranya!
- BPS Ungkap Tren Inflasi Sulawesi Tenggara Turun Jadi 2,87%
