Menpan-RB Abdullah Azwar Anas meresmikan sepuluh Mall Pelayanan Publik (MPP) di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (31/10/2023). Pj Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto hadir bersama 21 Pj gubernur, 10 Pj bupati dan 16 Pj walikota.
- Ada Even Kerjurnas Rally 2022, Okupansi Hotel di Danau Toba Naik 75 Persen
- BPS Ungkap Tren Inflasi Sulawesi Tenggara Turun Jadi 2,87%
- Listrik di Pulau Kabaena Kini Bisa Menyala Hingga 24 Jam
Baca Juga
Peresmian kesepuluh MPP dilakukan bertepatan dengan Rapat Koordinasi Percepatan Pembentukan MPP tahun 2023.
Peresmian secara serentak ini, dilakukan terhadap 10 MPP di Kabupaten Buleleng (Bali), Sekadau (Kalimantan Barat), Kota Palangkaraya (Kalimantan Tengah), Manggarai Timur (NTT), Kota Kupang (NTT), Morowali (Sulawesi Tengah), Bone (Sulsel), Lebak (Banten), Aceh Tengah (Aceh), dan Tulang Bawang Barat (Lampung).
Azwar Anas mendorong para Pj kepala daerah agar menghadirkan MPP di setiap kabupaten dan kota di wilayahnya. Tujuannya, akses pelayanan prima bagi masyarakat.
“Saya harap semua Penjabat Kepala Daerah dapat membangun MPP pada setiap kabupaten/kota di daerahnya masing-masing. Tidak perlu gedung baru, tetapi pelayanan prima yang dibutuhkan masyarakat," ungkap Menpan-RB itu.
Menanggapi pernyataan menteri, Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto, menyatakan dukungannya terhadap program MPP. Kata dia, keberadaan MPP untuk membantu memperbaiki pelayanan publik bagi masyakat dan sekaligus mendukung iklim investasi melalui kemudahan berusaha bagi investor.
“Kehadiran MPP memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan kemudahan berusaha, terutama bagi pelaku UMKM maupun investor,” kata Andap, Selasa (31/10/2023).
Andap menjelaskan, ada 5 keunggulan terkait investasi jika ada pembangunan MPP di Sultra.
Pertama, MPP akan mempercepat proses pengurusan perizinan usaha dengan tingkat risiko rendah menjadi satu hari saja. Jika masyarakat mengurus izin usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka akan menghabiskan waktu tidak lebih dari sehari.
kedua, petugas layanan MPP didorong memiliki standar pelayanan yang ramah.
“MPP mengubah budaya pelayanan yang tidak ramah menjadi standar pelayanan ramah dan memberikan kepuasan kepada masyarakat,” jelasnya.
Ketiga, MPP mengurangi biaya dan waktu yang dihabiskan oleh masyarakat untuk menerima layanan. Andap mengungkapkan MPP menyatukan berbagai instansi pelayanan yang semula berada di lokasi berbeda, menjadi pelayanan di satu tempat yang sama.
Keempat, kata Andap, MPP akan meningkatkan transparansi dengan konsep desain gedung bersifat ‘open space’ sehingga mencegah adanya praktik kecurangan di luar aturan yang berlaku.
“Konsep layanan open space membuat MPP menjadi transparan. Konsep ini menekan praktik kecurangan terhadap masyarakat penikmat layanan publik,” kata Andap.
Kelima, MPP meningkatkan daya saing bisnis. Andap mengatakan rata-rata jumlah investasi di daerah akan meningkat setelah adanya MPP.
“Kehadiran MPP ini akan meningkatkan daya saing dimana rata-rata daerah yang memiliki MPP jumlah investasinya terus meningkat,” lanjut Andap.
Hanya 3 MPP di Sultra
Di Sultra sendiri, dari 17 Kabupaten/Kota baru terdapat 3 MPP. Ketiganya yakni Kota Kendari, Konawe dan Bombana. Andap mendorong agar MPP di provinsinya semakin bertambah demi kemudahan pelayanan publik dan peningkatan investasi.
“Kita akan mendorong sepenuhnya Kabupaten/Kota yang belum memiliki MPP agar segera memilikinya demi pelayanan publik yang semakin mudah serta investasi yang semakin meningkat,” tutup Andap.
- Pj Gubernur Sultra Serahkan 4.284 Sertipikat Tanah ke Warga Kota Baubau
- Catat! 6 Spot Wisata Rekomendasi PJ Gubernur Sultra untuk Liburan Tahun Baru di Muna
- Soal Prioritas DIPA 2024, Pj Gubernur Sultra Ingatkan Arahan Presiden
