Pertanyakan Agenda Rapimda Golkar Sumut, Kader: DPP Saja Belum Gelar Rapimnas Tahun Ini

Kader Golkar Sumut, Sahlul Umur Situmeang, mempertanyakan rencana Rapimda yang digelar pengurus DPD/Net
Kader Golkar Sumut, Sahlul Umur Situmeang, mempertanyakan rencana Rapimda yang digelar pengurus DPD/Net

Rencana Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sumatera Utara akan menggelar Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) pada 22 hingga 24 Desember 2022, justru menuai sejumlah pertanyaan dari kader partai Beringin itu.


Agenda Rapimda ini tercantum dalam undangan bernomor Sund-186/GK-SU/XII/2022, yang ditujukan kepada seluruh pengurus DPD Partai Golkar kabupaten/kota se-Sumatera Utara. Surat tertanggal 19 Desember 2022 tersebut ditandatangani oleh Ketua DPD Golkar Sumut Musa Rajekshah dan Sekretaris Ilhamsyah.

“Iya (acaranya) di Santika,” kata Sekretaris DPD Golkar Sumut, Ilhamsyah, kepada Kantor Berita RMOLSumut, Rabu (21/12).

Meski sudah diagendakan, kalangan kader Golkar Sumut justru mengaku heran dengan kegiatan partai tersebut. Menurut mereka, tidak ada dasar yang tepat untuk melaksanakan Rapimda-II Partai Golkar Sumut tersebut.

“Pelaksanaan Rapimda ini belum tepat, DPP sendiri belum ada mengelar Rapimnas tahun 2022. Jadi apa dasarnya?” kata kader Golkar Sumut, Sahlul Situmeang.

Kader yang juga mantan Ketua DPRD Kota Sibolga ini tidak membantah bahwa partai mereka sedang mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk Pemilu 2024. Namun, hal ini menurutnya harus diselaraskan dengan agenda kepartaian yang dilaksanakan oleh DPP Partai Golkar.

“Rapimda itu biasanya didahului Rapimnas. Tahun 2021 misalnya, Golkar Sumut melaksanakan Rapimda setelah DPP menggelar Rapimnas, itu untuk membahas hal strategis seperti mengambil keputusan strategis dalam rangka pilpres dan pilkada. Kalau Rapimnas belum ada, lantas apa hal strategis yang mau dibahas di Sumatera Utara,” paparnya.

Karena hal itulah, Rapimda-II Golkar Sumut ini, menurut Sahlul, terlalu dipaksakan. Hal-hal seperti ini, kata Sahlul, kerap terjadi sehingga agenda-agenda kegiatan kepartaian menjadi tidak efektif.

“Banyak senior Golkar yang masuk dalam kepengurusan, tapi sepertinya pengurus sekarang tidak memahami aturan organisasi. Kita sangat menyayangkan itu,” pungkasnya.